Jenderal (
TNI)
Susilo Bambang Yudhoyono (lahir
9 September 1949 di
Pacitan,
Jawa Timur,
Indonesia) adalah mantan pensiunan jenderal militer Indonesia dan
Presiden Indonesia ke-6 yang terpilih dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat pertama kali. Yudhoyono menang dalam pemilu presiden
September 2004 melalui dua tahapan
pemilu presiden Indonesia atas kandidat Presiden
Megawati Sukarnoputri. Ia mulai menjabat pada
20 Oktober 2004 bersama
Jusuf Kalla sebagai
Wakil Presiden.
Yudhoyono yang dipanggil
Sus oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan
SBY lahir di
Pacitan,
Jawa Timur pada
9 September 1949). Melalui amandemen
UUD 1945 yang memungkinkan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, ia kemudian terpilih menjadi
Presiden Republik Indonesia pertama pilihan rakyat. Ia menjadi presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada
20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden
Jusuf Kalla. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden
Abdurrahman Wahid sebagai
Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun
1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri
Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah
Jenderal TNI sebelum pensiun pada
25 September 2000.
Keunggulan suaranya dari Presiden sebelumnya,
Megawati Soekarnoputri pada pemilu
2004 membuatnya terpilih sebagai kepala negara Indonesia. Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn)
Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini
Kopassus) yang turut membantu menumpas
Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun
1965.
Latar Belakang dan Keluarga Ia lahir di
Pacitan,
Jawa Timur pada
9 September 1949 dari anak pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di
Bogor (
Jawa Barat), SBY juga tinggal di
Istana Merdeka,
Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan
Kristiani Herawati yang adalah anak perempuan ketiga
Jenderal (
Purnawirawan)
Sarwo Edhi Wibowo (alm). Komandan militer Jenderal Sarwo Edhi Wibowo turut membantu menumpas
PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun
1965. Dari pernikahan mereka lahir dua anak lelaki, yaitu
Agus Harimurti Yudhoyono (lahir
1979) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir
1982).
Agus adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun
1997 dan Akademi Militer Indonesia tahun
2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adhi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Letnan Satu
TNI Angkatan Darat yang bertugas di sebuah batalion infantri di Bandung,
Jawa Barat. Agus menikahi
Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan wakil presiden
Bank Indonesia. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelar master-nya di
Strategic Studies at Institute of Defense and Strategic Studies,
Singapura. Anak yang bungsu, Edhie Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam
Financial Commerce dan
Electrical Commerce tahun
2005 dari
Curtin University of Technology di
Perth,
Australia Barat.
Pendidikan Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
American Language Course, Lackland,
Texas AS, 1976
Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
Jungle Warfare School,
Panama, 1983
Kursus Senjata Antitank di
Belgia dan
Jerman, 1984
Kursus Komando Batalyon, 1985
Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
Command and General Staff College, Fort Leavenwort,
Kansas, AS
Master of Art (MA) dari Management Webster University,
Missouri, AS
Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 2004.
Karier Politik Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang
Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada
9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam
Sidang Istimewa MPR 1998. Pada
29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai
Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden
Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, tepatnya
26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.
Dengan keluarnya
Maklumat Presiden pada
28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.
Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada
1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.
Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden
Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada
10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada
11 Maret 2004. Berdirinya
Partai Demokrat pada
9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai kerier politik puncak. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada
17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam
pemilu presiden 2004.
Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye
pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada
10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat,
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan
Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden
Jusuf Kalla.
Ringkasan Karir Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
Dosen Seskoad (1989-1992)
Korspri Pangab (1993)
Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
Asops Kodam Jaya (1994-1995)
Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di
Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
Pangdam II/Sriwijaya (1996-) sekaligus Ketua Bakorstanasda
Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
Mentamben (sejak 26 Oktober 1999)
Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH
Abdurrahman Wahid)
Menko Polkam (Pemerintahan Presiden
Megawati Soekarnoputri) mengundurkan diri 11 Maret 2004
Penugasan Jenderal TNI (
Purnawirawan) Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah ditugaskan dalam sebuah operasi di
Timor-Timur pada periode
1979-
1980 dan 1986-1988 ini meraih gelar doktor (PhD) dalam bidang
Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (
IPB) pada
3 Oktober 2004. Pada
15 Desember 2005, ia menerima gelar
doktor kehormatan di bidang
ilmu politik dari
Universitas Thammasat Bangkok (
Thailand). Dalam pidato pemberian gelar, ia menegaskan bahwa politik merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai. Ia tidak yakin sepenuhnya kalau politik itu adalah ilmu.
Operasi
Timor Timur (1979-1980), dan 1986-1988
Masa Kepresidenan MPR periode 1999-2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada
20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden
Jusuf Kalla. Ia unggul dari pasangan
Presiden Megawati Soekarnoputri-
Hasyim Muzadi pada pemilu
2004.
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus
terorisme global. Penanggulangan bahaya
narkoba,
perjudian, dan
perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.
Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.
Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk
UKP3R, sebuah lembaga kepresidenan yang diketuai oleh
Marsilam Simandjuntak pada
26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari
Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP3R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers.
[1]